Resensi Buku: Kekerasan Budaya Pasca 65
Author: Wijaya Herlambang
Publisher: Margin Kiri
Author: Wijaya Herlambang
Publisher: Margin Kiri
Pendahuluan
Sejak kecil secara tidak sadar saya
dibayang-bayangi dengan “politik” yang bernama PKI, bagi saya yang saat itu
masih duduk di bangku Sekolah Dasar tidak terlalu memusingkan dengan PKI, tau
PKI saja tidak akan tetapi ada sebuah ketakutan dalam alam bawah sadar jika PKI
akan bangkit kembali. Masuk ke universitas seolah saya mengakami represi
kembali mengenai PKI, dengan melihat sebuah lambang Partai Mahasiswa yakni
Partai Proletar itu berlambang mirip dengan lambang PKI, dan ada ketertarikan
tersendiri untuk mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi. Belum ada istilah
ilmiah saat saya berfikir seperti itu, yang saya lakukan adalah mencari dan
mencari dengan berbagai sumber informasi mengenai gerakan kiri di Indonesia,
mulai dari video, audio, e-book dan buku saya lahap habis tidak ada rasa lelah
jika saya mendalami peristiwa seputar kejadian 65 dan gerakan kiri khususnya
era kolonial sebelum Indonesia merdeka.
Akan tetapi dari sekian banyak informasi yang
saya dapatkan baru satu informasi yang saya rasa ini cukup menjadi pembeda dari
informasi-informasi yang saya dapatkan, saya mendapatkan pengalaman baru ketika
membaca buku karya disertasi doktoral Wijaya Herlambang dengan judul “Kekerasa
Budaya Pasca 65”. Jika informasi-informasi terdahulu itu menyajika konflik
fisik dan ideologi yang umum didiskusikan akan tetapi dalam buku ini menyajikan
bahwa konflik dan kekerasan tidak hany terjadi dalam ranah fisik dan ideologi
akan tetapi konflik dan kekerasan juga terjadi dalam wilayah kebudayaan. Bagaimana
orang-orang yang saya anggap adalah seniman atau lebih tepatnya adalah
sastrawan yang menghargai sisi humanisme universal yang tulisan-tulisannya juga
menentang pembantaian 65 dan mendukung sebuah rekonsiliasi menganai peristiwa
itu tetapi disisi lain secara sadar atau tidak mereka juga melanggengkan proses
masuknya sistem kapitalisme di Indonesia. Jika biasanya saya hanya mendengar
“mafia Berkeley” yang menjadi dalang liberarisasi ekonomi di Indonesia dengan
Arsitek Ekonomi orde baru dan FE UI menjadi pusat dari Ekonomi Pasar Bebas,
ternyata dalam bidang kebudayaan kita juga dibredel oleh CCF yang sebagaimana
diungkapkan dalam buku tersebut adalah organisasi kaki tangan CIA.
Pengalaman saya membaca buku ini adalah bahwa
susahnya Freeport hengkang dari Indonesia, dan menjalarnya ekonomi liberal yang
semakin menjauhkan jarak antara yang kaya dan miskin, penyerobotan lahan, dan
pemodal lah yang mejadi kasta paling tinggi dalam kehidupan sehari-hari semua
bermula ketika kejadian pergantian kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto,
saya melihat bukan hanya perang antara militer dan pihak Komunis melainkan
adalah proses peperangan antara masyarakat yang dikelabui oleh pemodal-pemodal
kelas kakap, dan saya membenarkan legitimasi Hatta dengan mengatakan “Jika
Indonesia berpihak antara blok barat dan blok timur sama saja Indonesia bunuh
diri, jika kita berpihak kepada blok barat maka blok timur akan menggilas kita
begitu juga sebaliknya” dan terbukti perkataan Hatta ketika tahun 60 an
Soekarno semakin dekat dengan blok timur atau komunis.
Bayang-bayang
Hantu Komunis
Malam tanggal 30 September 1965, pasukan yang
sebagian besar adalah pengawal presiden Chakrabirawa pimpinan kolonel Untung
melancarkan operasi militer untuk menculik tujuh “Dewan Jendral” Angkatan
Darat: Nasution, Ahmad Yani, Suprapto, Soetoyo, Haryono, Panjaitan, dan
S.Parman. Nasution berhasil lolos hanya saja yang menjadi miris, penculik
menembaki secara serampangan anak bungsu Nasution, Ade Irma dan meninggal
beberapa hari kemudian. Tidak mendapat Nasution maka penculik menyeret
ajudannya yakni Tendean. Ketujuh korban
penculikan dimasukan kedalam sebuah lubang yang dinamakan saat ini adalah
lubang buaya. Aneh bagi saya jika peristiwa penculikan tersebut diinterpretasi
oleh Angkatan Darat sebagai usahap kup terhadap pemerintah, jika ingin
berdiskusi lebih lanjut Militer atau lebih tepatnya TNI itu aparatur pemerintah
atau aparatur negara? Dan hanya satu orang pimpinan senior Angkatan Darat yang
tidak menjadi korban Penculikan tersebut padahal jika ditelisik pangkatnya juga
besar, yakni Jendral Soeharto yang saat itu adalah Panglima Kostrad (Komando
Cadangan Angkatan Darat). Pada Pagi 1 Oktober 1965 Soeharti membuat pernyataan
bahwa PKI dibawah pimpinan DN Aidit
menjadi satu-satunya dalang dibalik penculikan para jendral tersebut. Menyusul
tudahan ini, Soeharto segera mengambilalih pimpinan Angkatan Darat. Soeharto
juga mencurigai bahwa dalam melakukan aksinya, PKI dan kelomp Untung didukung
oleh Angkatan Udara. Dalamwaktu singkat Angkatan Darat yang dipimpin oleh Soeharto
melancarkan kampanye kekerasan terhadap PKI dan para pengikutnya yang
mengakibatkan ratusan ribu hingga jutaan orang dibunuh, hilang, atau dipenjara
tanpa proses Pengadilan.
Setelah orde baru berhasil digulingkan dan
sayangnya mahasiswa melakukan kesalahan waktu itu, mereka hanya terfokus oleh
Soeharto padahal jika ingin dilihat lebih lanjut pemerintahan yang berlangung
selama 32 tahun tidak mungkin hanya memiliki satu kepala dan satu kaki. Oleh
sebab itu reformasi yang diidam-idamkan hanya berganti baju saja karena tidak
bisa menyeret Soeharto kepengadilan, pernah saat eras Abdurahman Wahid hanya
saja ia keburu dilengserkan oleh Amien Rais dan “Kanjeng Mami”. Wijaya
mengisahkan juga ketika November 2000, sekelompok orang yang dipimping oleh
YPKP (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966) berkumpul di sebuah hutan
di daerah Wonosobo. Sementara ornag ramai menonton di tengah gerimis yang
mengguyur. Akhrinya jelas bahwa mereka sedang melakukan penggalian tulang
belulang itu adalah korban pembunuhan massal yang dilakukan oleh militer di
bawah koando Jendral Soeharto sebagai akibat dari peristiwa 30 September 1965.
Para korban ini adalah yang terduga sebagai anggota PKI, yang dituduh militer
sebagai pengkhianat bangsa. Kemudian setelah selesai melakukan penggalian,
anggota keluarga korban dibantu YPKP berencana melakukan pemakan ulang
sebagaimana layaknya dilakukan oleh anggota masyarakat yang lan di desa
Klaoran, dekat Yogyakarta. Namun pada 25 Maret 2001, ketika upacara pemakaman
ulang hendak dilaksanakan, sekelompok orang yang menamakan diri FUIK (Forum
Umat Islam Kaloran) berusaha menghalanginya. Anggota keluarga dan hadirin
dihadang oleh masa FUIK yang secara tegas menolak pemakaman yang henda
dilakukan di desan mereka, Kaloran. Mereka mengancam para pengurus upacara,
merampas dan menghancurkan peti-peti dan memorak-morandakan tulang belulang
korban. Massa FUIK menuduh YPKP sebagai usaha membangkitkan komunis di
Indonesia.
Yang menjadi kebingungan saya seniman-seniman
yang idsebutkan oleh Sijaya Herlambang dalam buku tersebut disatu sisi ia
menjadi agen yang memfasilitasi masuknya ideologi barat atau lebih tepatnya
ideologi liberalistik dan melgitimasi naiknya rezim orde baru. Sebagai contoh
orang-orang Gemsos atau organisasi underbow nya PSI (Partai Sosialis Indonesia)
dengan “dedengkot” nya adalah Sumitro yang menjadi menteri di era Soeharto
meskipun pernah terlibat dalam pemberontakan PRRI-Permesta yang digawangi oleh
teman-teman Masyumi yang kecewa dengan pemerintahan Pusat. Sebagai contoh
adalah Agus Budiman kakak kadnung Gie dan juga Gie sendiri, mereka berdua
paling getol mengkrtik Soekarna karena sifat otoriternya, bagaimana Gie
mengisahkan dalam buku hariannya ia mengkritik Soekarno karena membungkam
Mochtar Lubis karena tulisannya dianggap menghina pemerintah, ia juga menjadi
generasi 66 yang dianggap berjasa menatuhkan rezim Soekarno, akan tetapi dalam
kejadian pembantian korban G30S ia menulis berita mengenai pembantaian manusia
yang terjadi di pulau Bali dengan nama samaran Dewa. Kakaknya juga tidak kalah
dengan Gie, Agus Budiman dianggap menjadi pelopor generasi golongan putih atau
(Golput) pada pemilu pertama orde baru karena dianggap pemilu yang
diselenggarakan orde baru adalah settingan belaka dan hanya melgitimasi kekuasaan
Soharto saat itu. Ia juga mengecam kejadian pada tahun 1974 yang dikenal
peristiwa Malari.
Lancarnya kegiatan-kegiatan para agen
kebudayaan yang anti-komunis tidak bisa dilepas dari lembaga donor bagi
budayawan-budayawan yang dianggap pro barat, yakni organisasi kebudayaan dan filantrofi asing seperti CCF
(Congres for Cultural Freedom), yang didonori oleh Ford Fondation dan
Rockefeller Fondation. Intitusi kebudayaan tersebut mendudukung segala uapaya
yang dilakukan oleh agen-agen kebudayaan dalam melgitimasi kekerasan kepada
budaya yang berideologi kiri. Wijaya Herlambang mencontohkan dengan Komunitas
Utan Kayu pimpinan Goenawan Mohammad yang berisitegang dengan kelompok-kelompok
marjinal seperti KSI (Komunitas Sastra
Indonesia) dan buletin boemiputera serta
beberapa kelompok lain seperti rumah dunia dan lain sebagainya. Untuk lebih
jelasnya akan dibahas dalam diskusi dan mari berdialektika guna membentuk
gagasan bukan mencari pembenaran atau menyalahkan satu pihak dan pihak lainnya.

Komentar
Posting Komentar